Perangi Korupsi dengan Libatkan Teknologi Blockchain

Perangi Korupsi dengan Libatkan Teknologi Blockchain

Pejabat UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime )ingin negara-negara seperti Kenya mengadopsi teknologi blockchain yang kemudian akan memudahkan negara untuk melacak korupsi pemerintah dan kejahatan ekonomi lainnya.

Penasihat antikorupsi regional UNODC , David Robinson, percaya bahwa kepercayaan online diperlukan sambil membangun kepercayaan pada pemerintah dan mencegah penipuan dan gangguan pada daftar publik.

Pejabat itu mengatakan dalam sebuah pernyataan:

Ketika korupsi merepresentasikan pelanggaran kepercayaan, teknologi yang memperkuat kepercayaan menjadi solusi yang menarik dalam proyek publik. Di era revolusi industri ke-4, kepercayaan online menjadi aset utama untuk transaksi antara orang asing dan membangun kepercayaan kepada pemerintah.

Banyak yang berpendapat bahwa teknologi blockchain, yang memungkinkan jejak transaksi yang tidak dapat diubah, dapat mengidentifikasi aktivitas terlarang atau penyalahgunaan.

Sehubungan dengan itu, pejabat itu menambahkan:

Teknologi blockchain menjadi menarik bagi komunitas global dan organisasi internasional karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi dan melindungi publik dari penipuan.

Baca juga :   Kandidat presiden AS Menerima Sumbangan dalam Bentuk Bitcoin

Ketua Transparansi Internasional pernah berkata bahwa pemerintah harus “segera menangani” peran korupsi uang besar dalam pembiayaan partai politik “dan pengaruh yang tidak semestinya diberikan pada sistem politik.”

Faktanya pada tahun 2016, kepala anti-korupsi Kenya, mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Kenya kehilangan sepertiga dari anggaran negara – setara dengan sekitar $ 6 miliar – karena korupsi setiap tahun, dan kurangnya teknologi membuatnya sulit.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Robinson percaya bahwa solusi blockchain dengan fokusnya pada otomatisasi dan pelacakan transaksi berisiko tinggi seperti kontrak publik, transfer tunai, dan dana bantuan dapat membantu negara memerangi korupsi pemerintah. Namun, ia mencatat bahwa dalam hal kemajuan teknologi, pedesaan di Kenya tertinggal.

Namun belakangan ini, beberapa negara telah mencoba mengadopsi teknologi blockchain untuk memerangi korupsi. Pada bulan Oktober, Penjabat Presiden Kyrgyzstan meminta komisi pemilihan negara untuk menggunakan teknologi blockchain untuk merampingkan pemilihan di negara tersebut.

Baca juga :   Bitmain diam-diam mengajukan IPO AS dengan Deutsche Bank sebagai sponsornya

Dia percaya bahwa hanya teknologi blockchain yang akan memberi jalan bagi pemilihan presiden dan parlemen yang “adil”. Jauh sebelumnya pada bulan September, Kementerian Luar Negeri Denmark menjelaskan dalam sebuah laporan bagaimana blockchain, di antara teknologi lainnya yang dapat memerangi korupsi.

Belum punya bitcoin? silakan anda buat rekening bitcoin telebih dahulu di Di Binance Dan Ambil bitcoin gratis setiap jam Disitus ini Kemudian ikuti panduan cara jual disini.

Be the first to comment on "Perangi Korupsi dengan Libatkan Teknologi Blockchain"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*