Deepfake dan Ancaman AI, Uni Eropa Ambil Tindakan Tegas

Uni Eropa (UE) telah mencapai tonggak bersejarah dalam mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dengan persetujuan naskah akhir Undang-Undang AI Uni Eropa. Kepala industri UE, Thierry Breton, mengkonfirmasi dukungan luas dari seluruh 27 negara anggota, menyebut AI Act sebagai tonggak bersejarah dan legislasi AI pertama di dunia.

Undang-undang ini diarahkan pada regulasi berbasis risiko untuk menangani penerapan teknologi kecerdasan buatan di berbagai sektor. Sebagai bagian dari perjanjian politik bulan Desember, usaha telah dilakukan untuk mengonversi kesepakatan menjadi teks kompromi akhir yang diharapkan dapat disetujui oleh anggota parlemen. Pemungutan suara oleh Coreper pada 2 Februari lalu telah mengesahkan rancangan peraturan tersebut.

Rencananya, UU AI Uni Eropa akan diterapkan pada tahun 2026, membawa perubahan signifikan dalam regulasi teknologi AI di wilayah tersebut. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan pengawasan biometrik oleh pemerintah dan aturan transparansi yang harus diikuti oleh sistem AI, termasuk model-model seperti ChatGPT.

Seiring dengan pertumbuhan kekhawatiran terhadap peredaran deepfake yang semakin meningkat, yang merupakan hasil dari AI generatif, Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengatasi dampak negatif teknologi ini terhadap masyarakat dan keamanan.

Langkah-langkah lebih lanjut juga telah diambil dengan mendirikan Kantor AI yang bertugas memantau dan memastikan kepatuhan terhadap model-model berdampak tinggi yang dianggap memiliki risiko sistemik. Peningkatan jaringan superkomputer UE juga diumumkan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembang AI lokal, khususnya dalam konteks pelatihan model AI generatif.

Pemungutan suara final oleh Parlemen Eropa dijadwalkan pada Maret atau April mendatang, membawa harapan agar regulasi ini dapat segera diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur untuk perkembangan teknologi AI di UE.