Alasan BI Kaji Aturan Kripto Indonesia Diawasi oleh Bappebti

Bank Indonesia (BI) berencana membahas kembali ketentuan mengenai aset kripto sebagai komoditas yang kini dipantau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Saat ini kita perlu mengkaji cryptocurrency di bawah Bappebti dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peningkatan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) kita perlu duduk dengan baik, kata Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung, diambil dari CNNIndonesia.

Menurut Juda, kripto di Indonesia masih dipandang sebagai komoditas berjangka yang diperdagangkan. Faktanya, crypto dapat berdampak pada mekanisme keuangan nasional.

Meski, menurut Juda, saat ini cryptocurrency jarang digunakan sebagai transaksi bisnis, bahkan di dunia juga digunakan sebagai instrumen investasi, namun BI melihat perlunya menyadarkan masyarakat bahwa saat ini aset kripto tidak aman, karena tidak ada underlying .

Dia juga menjelaskan bahwa bank sentral telah melarang industri perbankan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran.

Selain itu, BI melarang bank memberikan fasilitas permodalan terkait mata uang digital.

Selain mengatur kripto, fraksi ini akan terus menyiapkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah.

Ia juga memandang percepatan Central Bank Digital Currency (CDBC) atau rupiah digital sebagai taktik BI untuk memerangi transaksi bisnis kripto di tanah air.

“Karena ada CDBC, orang akan percaya CDBC, rupiah digital Indonesia dan orang akan lebih percaya bank sentral daripada crypto,”

“Jadi, menurut kami, CDBC merupakan upaya penanganan penggunaan cryptocurrency dalam transaksi bisnis,” ujarnya.

Meski begitu, ia tidak menutup mata jika kehadiran crypto sangat digemari warga, terutama kalangan milenial.

“Kalau tidak beli kripto, tidak segagah generasi milenial. Setuju kalau ini perlu dikaji ulang, Bappebti tidak boleh memantau bursa kripto ini,” kata Juda.