Rusia Usulkan Pajak 15% untuk Penghasilan Kripto dalam Upaya Regulasi Baru

Kementerian Keuangan Rusia baru saja mengajukan rancangan amandemen yang mengusulkan pajak sebesar 15% atas penghasilan dari aktivitas cryptocurrency. Usulan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatur kegiatan penambangan dan perdagangan kripto, dengan tujuan menciptakan kerangka pajak yang lebih jelas dan terstruktur.

Rincian Amandemen Pajak

Dalam rancangan tersebut, pendapatan dari token yang ditambang akan dikenakan pajak berdasarkan nilai pasar pada saat penerimaan. Sebagai kompensasi, para penambang akan diizinkan untuk mengurangi pengeluaran operasional mereka dari total pendapatan, sehingga perhitungan pajak menjadi lebih seimbang.

Selain itu, cryptocurrency akan diklasifikasikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan. Pendekatan ini bertujuan menyelaraskan perlakuan pajak atas penghasilan kripto dengan aturan yang berlaku untuk perdagangan sekuritas.

Menariknya, rancangan ini juga menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi cryptocurrency, langkah yang diyakini akan meringankan beban pajak para pelaku pasar.

Implikasi bagi Operator Infrastruktur Penambangan

Regulasi baru ini tidak hanya berfokus pada penambang, tetapi juga pada operator infrastruktur penambangan. Mereka diwajibkan untuk melaporkan kepada otoritas pajak mengenai individu yang menggunakan fasilitas mereka untuk aktivitas penambangan. Namun, rincian mengenai jenis data yang harus diungkapkan masih belum dijelaskan dalam rancangan tersebut.

Dampak Potensial

Amandemen ini, jika disahkan, akan membawa perubahan besar bagi ekosistem kripto di Rusia. Dengan regulasi yang lebih ketat, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa aktivitas kripto berkontribusi pada pendapatan negara.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat mendorong lebih banyak pelaku industri untuk beroperasi secara resmi dan patuh terhadap aturan yang ada.

Namun, ada potensi tantangan, terutama jika pengenaan pajak baru ini dianggap terlalu membebani pelaku pasar. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan pertumbuhan sektor kripto yang dinamis.