Kamboja Memperingatkan Kegiatan Perdagangan Cryptocurrency Ilegal

Pihak berwenang Kamboja mengumumkan bahwa perusahaan cryptocurrency yang mengoperasikan bisnis mereka di negara mereka sekarang harus mendapatkan izin yang diperlukan. Jika tidak, mereka harus menghadapi sanksi hukum seperti yang dilaporkan dalam Coindesk.

National Bank of Cambodia (NBC), Komisi Kamboja, dan Jenderal-Komisariat Polisi Nasional membuat pernyataan setelah mengamati pertumbuhan aktivitas perdagangan mata uang kripto di negara tersebut. Pernyataan itu diterbitkan 19 Juni lalu tetapi ditandatangani pada 11 Mei lalu.

Menurut pernyataan, “Pihak berwenang yang kompeten baru-baru ini mengamati bahwa mata uang kripto seperti KH Coin, Suncoin, K Coin, One-coin, koin Forex, dan token serupa lainnya telah disebarkan, diedarkan, dibeli, dijual, diperdagangkan, dan diselesaikan secara aktif di Kamboja. Pihak berwenang yang kompeten mengklarifikasi bahwa propagasi, sirkulasi, pembelian, penjualan, perdagangan, dan penyelesaian cryptocurrency tanpa memperoleh lisensi dari otoritas yang kompeten adalah kegiatan ilegal. ”

Baca juga : Bitcoin (BTC) masih menawarkan opsi terbaik sebagai sistem pembayaran

Lebih lanjut bahwa kegiatan tersebut tidak diatur oleh pihak berwenang dan “akan menyebabkan potensi risiko terhadap publik dan masyarakat.”

Lembaga-lembaga pemerintah ini menjelaskan risiko spesifik keterlibatan dengan cryptocurrency. Ini adalah gejolak harga, kejahatan dunia maya, dan kurangnya perlindungan konsumen. Identitas yang tidak diketahui dari pengguna cryptocurrency yang tidak memiliki catatan identitas yang relevan dapat menyebabkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menurut CCN, banyak investor telah menjadi korban berbagai penipuan cryptocurrency akhir-akhir ini. Negara yang berbeda seperti Inggris, Kanada, Italia, Irlandia (termasuk Kamboja) memperingatkan terhadap skema piramida OneCoin yang dituduhkan.

Dengan risiko dan kekhawatiran tentang aktivitas cryptocurrency ini, sudah saatnya bagi pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang diperlukan.

Belum ada persyaratan yang jelas mengenai aplikasi untuk lisensi operasi bisnis cryptocurrency. Mengingat bahwa perdagangan cryptocurrency dan penawaran koin awal (ICO) relatif baru, aktivitas perdagangan tidak hitam dan putih. Pemerintah belum menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi rakyatnya.