Panik, Pemerintah Cina Terus Melarang Perdagangan Kripto

Pejabat senior bank sentral Cina mengatakan bahwa pemerintah Cina akan terus menekan perdagangan kripto, baik secara individu maupun bisnis. Penekanan itu, kabarnya akan terus dilakukan secara menyeluruh, hingga pada para penyedia layanan wallet.

Rencana itu bersumber dari sebuah memo yang mengurai hasil diskusi pada pertemuan antara seluruh pemegang kebijakan di Cina pekan lalu. Pan Gongsheng, wakil gubernur PBOC Cina menerangkan di media, bahwa pemerintah akan terus memberikan tekanan pada perdagangan mata uang virtual guna mencegah resiko di pasar itu.

Agar maksud itu berjalan mulus, Pan Gongsheng menilai antara otoritas nasional dan local di Cina juga harus melarang tempat-tempat penjualan mata uang virtual, terutama bitcoin yang terbesar. “Pemegang otoritas di tingkat nasional dan local juga perlu untuk melarang individu maupun institusi yang memberikan layanan aktifitas jual beli, jaminan, atau juga jasa settlement di bursa tersentral, seperti provider jasa wallet”, tegasnya.

Semenjak setahun lalu, Cina memang mulai memperketat regulasi yang berkaitan dengan dunia kripto. Dimulai dengan makin bergejolaknya musim ICO (Initial Coin Offerings) yang banyak menjadikan Cina sebagai target market paling menguntungkan, terutama dengan pengguna kripto yang besar. Sejak itu, pemerintah Cina mulai melarang ICO di Negara tersebut.

Berlanjut kemudian menghentikan bursa kripto, bahkan menutup pusat-pusat pertambangan kripo di Cina. Mengutip memo pertemuan itu, Pan Gongsheng mengatakan, “Pada konferensi keuangan dengan jelas telah menyerukan pembatasan ‘inovasi’ yang menyimpang dari kebutuhan ekonomi riil dan menghindari peraturan”, terangnya.

Lebih jauh lagi, untuk lebih memberikan penekanan, bahkan pihak berwenang di Cina juga harus memblokir akses web domestik maupun asing, serta menutup aplikasi-aplikasi seluler yang memberikan layanan perdagangan mata uang untuk pengguna dari Cina. Menurutnya inovasi kripto adalah bentuk inovasi pseudo-finansial, tidak mempunyai relasi dengan ekonomi riil yang seharusnya tidak perlu didukung.

Agar lebih memberikan penekanan, Pan juga mengusulkan untuk membuat aturan lebih terutama untuk tariff listrik, penggunaan lahan, pajak, serta perlindungan lingkungan pada bisnis-bisnis yang terlibat dengan aktifitas kripto.