Resmi! 13 Exchange dan 229 Cryptocurrency Yang Telah legal di Indonesia

Pemerintah secara resmi memeberikan kepastian hukum untuk memperdagangkan mata uang digital atau cryptocurrency di Indonesia. Ada 229 cryptocurrency yang telah diberi lampu hijau untuk diperdagangkan secara nasional.

Izin ini diberikan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersamaan dengan terbitnya peraturan Bappebti (Perba). Ketentuan ini menjelaskan aset kripto mana yang legal di Indonesia.

“Dengan diterbitkannya ketentuan Bappebti (Perba) ini, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan transaksi aset kripto fisik di Indonesia,” demikian keterangan resmi Bappebti.

Setelah menerima izin untuk 229 aset kripto ini, Bappebti mensyaratkan bahwa ada aset kripto lain untuk tidak diberikan izin untuk saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum terkait pnyelesaian suatu masalah bagi konsumen dikemudian hari.

Sebanyak 229 aset yang mendapat izin ini diputuskan melalui pendekatan. Artinya, pendekatan hukum (menganalisis kapitalisasi pasar 500 koin/rating CMC) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Kemudian melakukan penilaian analisis hierarki proses (AHP) dengan memperhatikan faktor keamanan, profil tim dan anggota tim yang baik, manajemen sistem blockchain, skalabilitas mekanisme blockchain, peta jalan yang menjelaskan ide peningkatan yang dapat diverifikasi dari mekanisme blockchain, dan nilai standar 6.5.

Daftar Kripto Yang Terdaftar di Bappebti

Exchange Kripto Yang Terdaftar di Bappebti

Berdasarkan ketentuan mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Tidak seperti negara lain di mana cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi komersial, di Indonesia aset crypto hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Ketentuan terkait perdagangan bitcoin tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pasar Kriptoaktif Fisik di Bursa Berjangka yang telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Peralihan ke-2 dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Peralihan ke-3 dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa aset kripto adalah produk tidak berwujud berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar bersama untuk mengatur pembuatan unit baru, mengonfirmasi transaksi bisnis, dan mengamankan transaksi bisnis tanpa keterlibatan pihak lain.

Artinya, mata uang kripto di Indonesia hanyalah alat investasi untuk trading. Beberapa investor aset kripto juga dapat memperdagangkan mata uang kripto melalui perusahaan perdagangan aset kripto.

Perusahaan perdagangan aset kripto juga harus terdaftar di Bappebti. Hingga saat ini, baru ada 13 perusahaan perdagangan aset kripto yang terdaftar di Bappebti, yaitu: